| Issue Number : 4715

Pengajuan permohonan untuk Pembebasan BPHTB atas Perolehan Hak Pertama Kali Rumah Tapak Tertentu Dilakukan Secara Elektronik

Gubernur DKI Jakarta (“Gubernur”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (“NPOP”) sampai dengan Nilai Tertentu (“Pergub 23/2023”), yang telah berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 dan secara langsung mencabut dan menggantikan Peraturan Gubernur No. 126 tahun 2017 (“Regulation 126/2017”), yang mengatur tentang hal serupa.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Gubernur DKI Jakarta (“Gubernur”) telah menerbitkan Peraturan No. 23 tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (“NPOP”) sampai dengan Nilai Tertentu (“Pergub 23/2023”), yang telah berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2023 dan secara langsung mencabut dan menggantikan Peraturan Gubernur No. 126 tahun 2017 (“Regulation 126/2017”), yang mengatur tentang hal serupa.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent