| Issue Number : 4684

Pembaruan Kerangka DHE dan DPI: Mekanisme Pemasukan DHE Disesuaikan dan Nilai Minimum-Insentif Penempatan DHE SDA Dikenalkan

Dalam upaya meningkatkan pasokan devisa dalam perekonomian nasional Indonesia, serta memastikan ketentuan yang secara khusus mengatur Devisa Hasil Ekspor (“DHE”) dan Devisa Pembayaran Impor (“DPI”) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“Peraturan 36/2023”),[1] Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan dan Devisa Pembayaran Impor (“Peraturan 7/2023”) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Dalam upaya meningkatkan pasokan devisa dalam perekonomian nasional Indonesia, serta memastikan ketentuan yang secara khusus mengatur Devisa Hasil Ekspor (“DHE”) dan Devisa Pembayaran Impor (“DPI”) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“Peraturan 36/2023”),[1] Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan dan Devisa Pembayaran Impor (“Peraturan 7/2023”) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023.[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent