18 Bentuk Penyelenggara Jasa Keuangan Wajib Terapkan Program APU, PPT dan PPPSPM

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini mengeluarkan Peraturan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pecegahan Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal (secara bersama-sama disebut “APU, PPT and PPPSPM”) di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 8/2023”), yang telah berlaku sejak 14 Juni 2023. Dengan demikian, Pertauran OJK No. 12/POJK.01/2017 dan perubahannya (“POJK 12/2017”), yang mengatur hal serupa, kini telah resmi dicabut, sedangkan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku, sepanjang tidak ada ketentuannya yang bertentangan dengan salah satu ketentuan baru yang diatur dalam POJK 8/2023.[1]