| Issue Number : 4617

Pemerintah Perbarui Mekanisme Pembiayaan Proyek Berbasis SBSN: Persyaratan Khusus Bagi BUMN Dikenalkan

Dalam upaya mengakomodir lebih lanjut kebutuhan pemerintah dan masyarakat terkait pemanfaatan surat berharga syariah negara (“SBSN”), pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN (“Peraturan 16/2023”), yang berlaku sejak 3 April 2023.[1] Sesuai dengan judulnya, Peraturan 16/2023 membahas berbagai hal terkait dengan kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga non-kementerian atau penerima penerusan SBSN (“Proyek”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Dalam upaya mengakomodir lebih lanjut kebutuhan pemerintah dan masyarakat terkait pemanfaatan surat berharga syariah negara (“SBSN”), pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN (“Peraturan 16/2023”), yang berlaku sejak 3 April 2023.[1] Sesuai dengan judulnya, Peraturan 16/2023 membahas berbagai hal terkait dengan kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga non-kementerian atau penerima penerusan SBSN (“Proyek”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent