Pendahuluan

Sebagai bagian dari proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara yang sedang berlangsung, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kerangka regulasi untuk melaksanakan dan mempercepat proyek besar ini. Di antara kerangka hukum yang telah dikeluarkan, pemerintah juga telah mengatur pendanaan untuk penyiapan dan pengembangan kota baru, serta pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara. Berbagai ketentuan yang mengatur pendanaan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (“UU 3/2022”).