| Issue Number : 4561

Ketentuan Baru Mengenai Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam Diperkenalkan

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“BMKT”) dan memastikan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan hukum, pemerintah memutuskan untuk mengubah ketentuan mengenai pengelolaan BMKT melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2023  tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“Perpres 8/2023”).[1] Pada saat mulai berlaku, Perpres 8/2023 sekaligus mencabut dan mengganti kerangka hukum berikut:[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“BMKT”) dan memastikan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebutuhan hukum, pemerintah memutuskan untuk mengubah ketentuan mengenai pengelolaan BMKT melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2023  tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (“Perpres 8/2023”).[1] Pada saat mulai berlaku, Perpres 8/2023 sekaligus mencabut dan mengganti kerangka hukum berikut:[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent