| Issue Number : 4527

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mendapat Kewenangan Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Konsultan Pajak

Menteri Keuangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 175/PMK.01/2022 tahun 2022 (“Amandemen”), yang mengubah Peraturan Menteri No. 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak (“Permenkeu 111/2014”).[1] Amandemen tersebut diterbitkan untuk mencapai tingkat profesionalisme dan independensi yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan profesional keuangan di Kementerian Keuangan (“Kementerian”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Menteri Keuangan (“Menteri”) baru-baru ini menerbitkan Peraturan No. 175/PMK.01/2022 tahun 2022 (“Amandemen”), yang mengubah Peraturan Menteri No. 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak (“Permenkeu 111/2014”).[1] Amandemen tersebut diterbitkan untuk mencapai tingkat profesionalisme dan independensi yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan profesional keuangan di Kementerian Keuangan (“Kementerian”).[2]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent