Pemerintah Siapkan RUU yang Mengintegrasikan Kerangka Peraturan Jaminan Benda Bergerak

Sebagai upaya mengintegrasikan kerangka peraturan yang mengatur penjaminan benda bergerak, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak (“RUU”).[1] Secara garis besar RUU tersebut terdiri dari 16 bab dan 54 pasal yang menetapkan berbagai hal terkait dengan jaminan benda bergerak (“JBB”), antara lain: 1) Objek JBB (“Objek”); 2) Pemberi dan penerima JBB; 3) Penguasaan Objek; 4) Pembebanan Objek; 5) Pendaftaran JBB; 6) Integrasi data; 7) Perubahan dan pengalihan JBB; 8) Penghapusan JBB; 9) Pencoretan JBB; 10) Hak mendahulu; 11) Pelaksanaan JBB; dan 12) Ketentuan pidana.