| Issue Number : 4429

Periode Transisi Resmi Untuk Penggunaan NIK Sebagai NPWP dan Penggunaan NPWP 16 Digit

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Perusahaan dan Wajib Pajak Badan Pemerintah (“Permenkeu 112/2022”), yang menetapkan sejumlah ketentuan yang berlaku terkait dengan penggunaan NPWP, termasuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) sebagai NPWP oleh warga negara Indonesia.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Menteri Keuangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Perusahaan dan Wajib Pajak Badan Pemerintah (“Permenkeu 112/2022”), yang menetapkan sejumlah ketentuan yang berlaku terkait dengan penggunaan NPWP, termasuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) sebagai NPWP oleh warga negara Indonesia.

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent