Pemerintah Memperkenalkan Aturan Baru Mengenai Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Migran

Menanggapi gugatan mantan awak kapal migran terhadap Presiden Joko Widodo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menuntut segera dibentuknya payung hukum pelindungan awak kapal migran^[1], pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Kapal Perikanan (“Peraturan 22/2022”).

Pada intinya, Peraturan 22/2022 menetapkan seperangkat pedoman untuk penempatan yang tepat bagi Awak Kapal Migran Indonesia di kapal niaga dan kapal perikanan (secara bersama-sama disebut “Awak Kapal”), serta rincian berbagai pelindungan yang dapat diberikan kepada Awak Kapal bersangkutan.