| Issue Number : 4387

Petunjuk Baru Mengenai Penggunaan Layanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik

Untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi berbasis elektronik yang lebih efisien di bidang pertanahan dan tata ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menetapkan Sistem Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara Elektronik (“Sistem Layanan”). Sekarang, Menteri juga telah menerbitkan Petunjuk Teknis No. 3/JUKNIS-HK.02/IV/2022 of 2022 (“Petunjuk 3/2022”) yang akan menjadi payung hukum serta mengatur dan menetapkan instruksi terperinci terkait dengan penerapan Sistem Layanan.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent

Untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi berbasis elektronik yang lebih efisien di bidang pertanahan dan tata ruang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”) telah menetapkan Sistem Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara Elektronik (“Sistem Layanan”). Sekarang, Menteri juga telah menerbitkan Petunjuk Teknis No. 3/JUKNIS-HK.02/IV/2022 of 2022 (“Petunjuk 3/2022”) yang akan menjadi payung hukum serta mengatur dan menetapkan instruksi terperinci terkait dengan penerapan Sistem Layanan.[1]

......

Sudah memiliki akun? Masuk

Hukumonline Pro

Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!

Tingkatkan kualitas penelitian hukum Anda dengan berlangganan Paket Professional Hukumonline Pro dan dapatkan lebih banyak analisis hukum untuk referensi yang komprehensif

PRO PLUS

Rp 7.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Professional
  • Layanan Penerjemahan Peraturan
  • Precedent Hukumonline
  • Virtual Discussion

PROFESSIONAL

Rp 4.500.000

per bulan

  • Semua Fitur Paket Standard
  • Terjemahan Peraturan
  • Peraturan Konsolidasi
  • Premium Stories
  • Monthly Law Review (MLR)
  • Indonesian Law Digest (ILD)

STANDARD

Rp 2.500.000

per bulan

  • Indonesian Legal Brief (ILB)
  • Daily Updates
  • Bantuan Layanan Pencarian Peraturan
  • Pusat Data Peraturan dan Putusan Pengadilan Non-Precedent