Pendahuluan

Dalam hal tindak pidana, suatu negara biasanya dapat memulai dan menyelesaikan proses pidana dalam yurisdiksinya sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, khususnya yang terkait dengan transportasi, komunikasi dan informasi, kegiatan kriminal semakin canggih dan ekspansif.[1] Akibatnya, diperlukan kerja sama bilateral, multilateral, bahkan internasional untuk memerangi tindak pidana transnasional.[2] Namun, kerja sama antar negara merupakan hal kompleks yang dicirikan oleh persyaratan prosedural yang rumit. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan ini, komunitas internasional telah mengembangkan kerangka kerja Mutual Legal Assistance (“MLA”), yang berupaya untuk mempercepat dan mengembangkan kerja sama terkait penanganan tindak pidana transnasional.[3]