Penetapan COVID-19 sebagai Bencana Non-Natural Nasional: Dasar Force Majeure?

Sebagai tanggapan terhadap jumlah korban dan kerugian harta benda yang meluas akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-natural nasional melalui penerbitan Keputusan No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (“Keppres 12/2020”) pada tangal 13 April 2020.[1] Namun, penetapan itu telah menimbulkan pertanyaan apakah status dimaksud dapat digunakan sebagai dasar klaim keadaan kahar (force majeure) yang membenarkan terjadinya wanprestasi terkait kontrak yang sudah ada.[2]