Untuk mempermudah mekanisme impor-ekspor dan juga untuk memperketat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan impor, sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan Menteri Perdagangan (“Menteri”), pelaksanaan mekanisme tersebut kini telah dialihkan dari kawasan pabean ke kawasan di luar kawasan pabean resmi (“Post-Border”).[1]
Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemeriksaan Post-Border tersebut, Menteri telah menerbitkan Peraturan No. 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (“Peraturan 28/2018”). Peraturan 28/2018 mengatur beberapa ketentuan yang terkait dengan hal-hal berikut:
......