| Issue Number : 3321

Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor diluar Kawasan Pabean (Post Border)

Untuk mempermudah mekanisme impor-ekspor dan juga untuk memperketat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan impor, sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan Menteri Perdagangan (“Menteri”), pelaksanaan mekanisme tersebut kini telah dialihkan dari kawasan pabean ke kawasan di luar kawasan pabean resmi (“Post-Border”).[1]

 

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemeriksaan Post-Border tersebut, Menteri telah menerbitkan Peraturan No. 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (“Peraturan 28/2018”). Peraturan 28/2018 mengatur beberapa ketentuan yang terkait dengan hal-hal berikut:

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk mempermudah mekanisme impor-ekspor dan juga untuk memperketat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan impor, sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan Menteri Perdagangan (“Menteri”), pelaksanaan mekanisme tersebut kini telah dialihkan dari kawasan pabean ke kawasan di luar kawasan pabean resmi (“Post-Border”).[1]

 

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemeriksaan Post-Border tersebut, Menteri telah menerbitkan Peraturan No. 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border) (“Peraturan 28/2018”). Peraturan 28/2018 mengatur beberapa ketentuan yang terkait dengan hal-hal berikut:

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info