Dalam rangka memperkuat industri dalam negeri yang memproduksi telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (secara bersama-sama disebut sebagai
“Gawai/Gadget Telekomunikasi”), Menteri Perindustrian (“
Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 29/M – IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (“
Peraturan 29/2017”).
[1]
Sebelum terbitnya Peraturan 29/2017, persoalan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri
No. 65/M – IND/PER/7/2016 (“
Peraturan 65/2016”).
[2]
Secara pokok, peraturan yang baru menetapkan pedoman untuk penghitungan dan penilaian kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan tingkat komponen dalam negeri pada Gawai Telekomunikasi (Tingkat Komponen Dalam Negeri - “
TKDN”) dan mengatur tentang persoalan-persoalan berikut:
|
1. |
Penghitungan TKDN; |
|
2. |
Prosedur penghitungan; |
|
3. |
Lembaga verifikasi; dan |
|
4. |
Pengawasan. |
Mengingat luasnya cakupan Peraturan 29/2017, edisi Indonesian Legal Brief kali ini hanya akan membahas persoalan yang dikemukakan dalam angka (1) dan (2) di atas.
Penghitungan TKDN
Sebagai aturan dasar, setiap penghitungan tingkat TKDN Gawai Telekomunikasi paling sedikit meliputi tiga aspek utama: manufaktur, pengembangan dan aplikasi.
[3] Masing-masing aspek dimaksud menetapkan pembobotan pada bagian tertentu dalam setiap penghitungan yang dilakukan, yaitu: 70% untuk manufaktur, 20% untuk pengembangan, dan 10% untuk aplikasi.
[4]
Penghitungan terhadap aspek-aspek yang dikemukakan di atas dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang digunakan untuk menghitung tingkat TKDN yang dipersyaratkan. Variabel-variabel tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini:
|
Aspek |
Penghitungan |
Keterangan Tambahan |
|
Variabel |
Bobot |
|
Manufaktur[5] |
Material, antara lain meliputi:
|
1. |
Display module assembly; |
|
2. |
Frame and casing; |
|
3. |
Flexible connector; |
|
4. |
Vibration motor; dan lain-lain. |
|
95% |
Tingkat TKDN untuk berbagai macam material ini dijabarkan lebih lanjut berdasarkan sejumlah kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan 29/2017.
Sebelumnya, Peraturan 65/2016 tidak mengatur lebih lanjut tentang tingkat TKDN untuk material dimaksud. |
Tenaga kerja yang digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:
|
1. |
Perakitan; |
|
2. |
Pengujian; dan |
|
3. |
Pengemasan. |
|
2% |
Tingkat TKDN untuk tenaga kerja dijabarkan lebih lanjut berdasarkan sejumlah kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan 29/2017.
Sebelumnya, Peraturan 65/2016 tidak mengatur lebih lanjut tentang tingkat TKDN untuk tenaga kerja. |
Mesin produksi yang digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:
|
1. |
Perakitan; dan |
|
2. |
Pengujian. |
|
3% |
Tingkat TKDN untuk mesi produksi dijabarkan lebih lanjut berdasarkan sejumlah kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan 29/2017.
Sebelumnya, Peraturan 65/2016 tidak mengatur lebih lanjut tentang TKDN mesin produksi. |
|
Pengembangan[6] |
Lisensi (atau kepemilikan hak kekayaan intelektual), untuk perangkat pengembang (software/hardware development kit) atau pola rancangan (reference design) yang dikeluarkan oleh penyedia (vendor) chipset utama untuk setiap produk Gawai Telekomunikasi |
10% |
- |
Perangkat tegar (firmware), untuk:
|
1. |
Pengembangan sistem informasi dan tampilan antarmuka (interface) pengguna; |
|
2. |
Penginjeksian, pengujian dan pencarian masalah (testing and debugging) pada perangkat lunak (software). |
|
40% |
Terkait dengan pengembangan sistem operasi, tingkat TKDN paling tinggi ditetapkan sebesar 50% dari bobot penilaian TKDN untuk perangkat tegar secara keseluruhan.
Sebelumnya, tingkat TKDN paling tinggi untuk pengembangan sistem operasi ditetapkan sebesar 100% dari bobot penilaian TLDN untuk perangkat tegar.[7] |
Desain industri, meliputi:
|
1. |
Desain produk; dan |
|
2. |
Desain mekanik |
|
20% |
Sebagai perbandingan, Peraturan 29/2017 tidak lagi mewajibkan tenaga kerja asing untuk dibantu oleh paling sedikit tiga tenaga kerja domestik dalam proses pengembangan aplikasi untuk keperluan penilaian TKDN.[8] |
Desain tata letak sirkuit yang terintegrasi, meliputi:
|
1. |
Pembuatan diagram skematik dan tata letak sirkuit; |
|
2. |
Pengujian dan kalibrasi printed circuit board assembly (“PCBA”) dan juga jig testing. |
|
30% |
Sebelumnya, Peraturan 65/2016 mewajibkan pengujian dan kalibrasi PCBA-Surface Mount Technology (PCBA-SMT) untuk keperluan penilaian, alih-alih menggunakan PCBA biasa.[9] |
|
Aplikasi[10] |
Penghitungan komponen berupa:
|
1. |
Rancang bangun; |
|
2. |
Kekayaan intelektual; |
|
3. |
Tenaga kerja; |
|
4. |
Sertifikat kompetensi; dan |
|
5. |
Alat kerja. |
|
Sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 25-30 Peraturan 29/2017 |
Sebelumnya, Peraturan 65/2016 mewajibkan setiap permohonan yang diajukan wajib memiliki 250.000 pengguna aktif untuk tujuan penilaian TKDN. Namun, Peraturan 29/2017 kini mewajibkan bahwa setiap permohonan wajib memiliki paling sedikit 500.000 pengguna aktif.[11]
|
Berbagai jenis tahapan kegiatan yang meliputi:
|
1. |
Spesifikasi persyaratan aplikasi; |
|
2. |
Rancangan arsitektur aplikasi; |
|
3. |
Pemrograman; |
|
4. |
Pengujian; dan |
|
5. |
Pengemasan. |
|
Sebagai tambahan, Peraturan 29/2017 juga memuat dua jenis penghitungan TKDN yang lain, selain penghitungan TKDN yang meliputi tiga aspek sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu:
[12]
|
1. |
Penghitungan TKDN untuk produk tertentu, meliputi penghitungan TKDN untuk menentukan bobot aspek manufaktur (10%), pengembangan (20%) dan aplikasi (70%);[13] dan |
|
2. |
Penghitungan TKDN berbasis pengembangan inovasi. Dalam hal ini, penghitungan TKDN didasarkan pada nilai investasi yang dicantumkan dalam proposal pengembangan inovasi, sebagai berikut: 1) Rp 250 – 400 juta (20%); 2) Rp 400 – 550 juta (25%); 3) Rp 550 – 700 juta (30%); 4) Rp 700 juta – 1 miliar (20%); atau 5) di atas Rp 1 miliar (40%). |
Sebagai perbandingan, Peraturan 65/2016 mewajibkan bahwa setiap investasi wajib direalisasikan paling sedikit senilai 40% dalam jangka waktu satu tahun setelah proposal investasi disetujui. Namun, ketentuan ini tidak lagi diatur dalam Peraturan 29/2017.
[14]
Prosedur Penghitungan
Kepatuhan terhadap persyaratan TKDN dilakukan berdasarkan permohonan penghitungan dari pemohon yang bersangkutan. Prosedur penghitungan TKDN (kecuali untuk penghitungan TKDN berbasis pengembangan inovasi) dijabarkan dalam diagram alir (
flow chart) berikut:
[15]
Diagram alir di atas berasumsi bahwa permohonan yang diproses telah lengkap sehingga dinyatakan lulus proses pemeriksaan yang telah dikemukakan (dilakukan oleh UP2 dan Direktur Jenderal). Namun, jika suatu permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka UP2 memberitahukannya kepada pemohon yang bersangkutan, atau pada tahap selanjutnya, Direktur Jenderal wajib menolak permohonan penilaian.
[16]
Selain itu, Peraturan 29/2017 juga menetapkan prosedur penghitungan TKDN berbasis pengembangan inovasi yang baru, sebagaimana dijabarkan dalam diagram alir berikut:
[17]
Sebelumnya, Peraturan 65/2016 tidak membedakan prosedur untuk jenis penghitungan TKDN yang berbeda-beda. Namun, Peraturan 29/2017 kini menetapkan prosedur baru untuk penghitungan TKDN berbasis pengembangan inovasi.
[18]
Peraturan 29/2017 berlaku sejak tanggal 14 Juli 2017 sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan 65/2016.
AP2
[1]Bagian “Menimbang”, (a), Peraturan 29/2017. ......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku