Pengembalian Biaya Investasi pada masa Transisi Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan No. 26 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“Peraturan 26/2017”), yang menetapkan sejumlah mekanisme pengembalian biaya investasi yang telah dikeluarkan kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi (“Kontraktor”) selama melakukan pengelolaan wilayah kerja oleh pemerintah selama periode pengalihan kontrak kerja sama.[1]
 
Mekanisme-mekanisme ini berlaku dalam periode pengalihan kontrak kerja sama, yang dapat diperpanjang oleh negara (baik menggunakan skema pengembalian biaya maupun gross-split).[2] Selain itu pemerintah juga dapat memilih untuk mengakhiri suatu kontrak kerja sama.
 
 
Biaya Investasi
 
Sebagai aturan pokok, Kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi sampai berakhirnya masa Kontrak Kerja Sama. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kontraktor wajib melakukan investasi pada wilayah kerjanya.[3]
 
Namun, investasi tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (”SKK Migas”). Dalam rangka memperoleh persetujuan dimaksud, Kontraktor wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran (untuk kontrak kerja sama yang menggunakan skema pengembalian biaya operasi) atau rencana kerja (untuk kontrak kerja sama yang menggunakan skema gross-split) kepada SKK Migas.[4]
 
Setelah melakukan investasi pada wilayah kerjanya, Kontraktor berhak mendapatkan pengembalian biaya investasi. Pengembalian tersebut akan diberikan oleh pemerintah selama masa kontrak kerja sama.[5]
 
Pengembalian Biaya jika Terjadi Perpanjangan Kontrak Kerja Sama
 
Jika kontrak kerja sama dengan Kontraktor diperpanjang oleh pemerintah, maka sisa biaya investasi yang belum dikembalikan dapat dilanjutkan selama masa perpanjangan kontrak kerja sama. Perpanjangan tersebut dapat berupa kontrak kerja sama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya atau kontrak bagi hasil gross-split (Product-Sharing Contracts - “PSC”). Jika bentuk pertama yang berlaku, maka pengembalian biaya investasi diperhitungkan sebagai biaya operasional dan akan dikembalikan.[6] Namun, jika bentuk kedua yang berlaku, maka biaya investasi yang terkait diperhitungkan dalam bagian Kontraktor.[7]
 
Patut dicatat bahwa apabila suatu kontrak kerja sama diperpanjang menggunakan skema gross-split dan pemerintah menunjuk Kontraktor lain untuk bersama-sama mengelola wilayah kerja dimaksud dengan Kontraktor yang telah ditunjuk, maka Kontraktor baru tersebut turut menanggung pengembalian sisa biaya investasi. Nilai pengembalian yang ditanggung oleh Kontraktor baru diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan besaran participating interest pada wilayah kerja yang bersangkutan.[8]
 
Pengembalian Biaya jika Terjadi Pengakhiran Kontrak Kerja Sama 
 
Jika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan Kontraktor yang telah ditunjuk namun belum menunjuk Kontraktor baru, maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) dapat menetapkan kebijakan spesifik mengenai pengembalian biaya investasi tersebut.[9] Namun, jika pemerintah telah menetapkan Kontraktor baru, maka pengembalian akan dilakukan oleh Kontraktor yang baru ditunjuk.[10]
 
Besaran pengembalian yang wajib dibayarkan oleh Kontraktor baru meliputi sisa nilai biaya investasi yang belum dikembalikan, atau nilai lain yang ditentukan oleh Menteri (setelah Menteri menerima rekomendasi dari SKK Migas) dan dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja kemudian disampaikan kepada pihak pengelola wilayah kerja yang bersangkutan. Besaran tersebut juga wajib dicantumkan dalam kontrak kerja sama baru.[11]
 
Selanjutnya pihak Kontraktor baru maupun yang telah ditunjuk wajib menandatangani perjanjian yang mengatur tentang prosedur pengembalian yang berlaku.[12] Patut di catat bahwa pengembalian yang dilakukan oleh Kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai bagian Kontraktor baru dan tidak mempengaruhi penghitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam PSC.[13]
 
Kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum terbitnya Peraturan 26/2017 wajib disesuaikan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.[14]
 
Peraturan 26/2017 berlaku sejak tanggal 30 Maret 2017. _RFS