Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan
No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
(“Peraturan 10/2017”) dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.
[1]
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 10/2017 menetapkan sejumlah ketentuan pokok yang wajib dicantumkan dalam seluruh Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (
“PJBL”) antara badan usaha yang bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik
(“Badan Usaha”) selaku penjual dan PT Perusahaan Listrik Negara (
“PT PLN”) selaku pembeli.
[2]
Ketentuan Pokok PJBL
Peraturan 10/2017 menetapkan 14 ketentuan pokok yang wajib dicantumkan dalam PJBL, dan mengatur tentang:
[3]
......