| Issue Number : 3060

Ketentuan Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“Peraturan 10/2017”) dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.[1] 
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 10/2017 menetapkan sejumlah ketentuan pokok yang wajib dicantumkan dalam seluruh Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PJBL”) antara badan usaha yang bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik (“Badan Usaha”) selaku penjual dan PT Perusahaan Listrik Negara (“PT PLN”) selaku pembeli.[2]
 
Ketentuan Pokok PJBL
 
Peraturan 10/2017 menetapkan 14 ketentuan pokok yang wajib dicantumkan dalam PJBL, dan mengatur tentang:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“Peraturan 10/2017”) dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.[1] 
 
Berdasarkan tujuan tersebut, Peraturan 10/2017 menetapkan sejumlah ketentuan pokok yang wajib dicantumkan dalam seluruh Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PJBL”) antara badan usaha yang bergerak di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik (“Badan Usaha”) selaku penjual dan PT Perusahaan Listrik Negara (“PT PLN”) selaku pembeli.[2]
 
Ketentuan Pokok PJBL
 
Peraturan 10/2017 menetapkan 14 ketentuan pokok yang wajib dicantumkan dalam PJBL, dan mengatur tentang:[3]
 
......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info