Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (“Menteri”) baru saja menerbitkan Peraturan No. 35 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua (“Peraturan 35/2016”).
 
Pada pokoknya, Peraturan 35/2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 (3) Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua,[1] yang mewajibkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”) untuk memberikan fasilitas tambahan kepada para pesertanya.[2] Pedoman ini memuat ketentuan mengenai hal-hal berikut: