Tarif Layanan pada Kementerian Hukum dan HAM Disesuaikan Kembali

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2016 (“Amandemen Kedua”) telah diterbitkan dalam rangka mengubah Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Peraturan 45/2014”)[1]untuk kedua kalinya.[2]
 
Secara pokok, Amandemen Kedua ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”), sekaligus meningkatkan kesempatan (opportunities) dan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia, khususnya untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (“UMKM”).[3]
 
Tujuan tersebut dilaksanakan melalui pengubahan dan/atau penambahan sejumlah tarif PNBP atas berbagai jasa yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kementerian”), antara lain tarif untuk pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum, pelayanan harta peninggalan, dan pelayanan keimigrasian.
 
Pelayanan Kekayaan Intelektual
 
Tarif PNBP untuk pelayanan kekayaan intelektual mengalami sejumlah pengubahan berikut ini: