Menteri perdagangan (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 41/M-DAG/PER/5/2016(“Amandemen”), yang mengubah Peraturan MenteriNo. 82/M-DAG/PER/12/2012tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (“Peraturan”).[1]
Amandemen ini bertujuan untuk mendorong kegiatan penanaman modal di Indonesia, khususnya untuk telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet (bersama-sama disebut “Gadget”). Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Amandemen mengubah beberapa ketentuan mengenai importasi Gadget, khususnya:
1. Prosedur untuk mendapatkan Importir Terdaftar (“IT”), Persetujuan Impor (“PI”) dan laporan surveyor, sehingga importir diizinkan untuk mengimpor Gadget; dan
2. Kewajiban pendirian industri Gadget.
Amandemen ini memiliki relevansi bagi seluruh importir dan distributor Gadget.
Importir Terdaftar (IT) Gadget
Sebagai aturan umum, pelaku usaha yang hendak mengimpor Gadget ke Indonesia diwajibkan untuk memiliki tiga dokumen utama, yakni 1) Angka Pengenal Importir (“API”);[2] 2) Importir Terdaftar (“IT”), dan 3) Persetujuan Impor (“PI”).[3]
Permohonan IT untuk Gadget (“IT Gadget”) diajukan secara elektronik ke Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (“Direktur Jenderal”) melalui situs http;//inatrade.kemendag.go.id, atau secara manual (dalam hal terjadi keadaan memaksa).[4]
Amandemen mengubah ketentuan mengenai dokumen yang harus dilampirkan pada saat mengajukan IT Gadget, hal mana tergantung pada jenis dari Gadget tersebut, khususnya mengenai apakah teknologi tersebut menggunakan jaringan 4G LTE atau tidak (misalnya: hanya menggunakan jaringan 3G dan jaringan di bawahnya), dengan rincian sebagai berikut:[5]
......
Subscribe to read more legal analysis.
Hukumonline Pro Intelligence
Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda
*Syarat dan ketentuan berlaku