Rabu, Juni 8, 2016 | Issue Number : 2896

Laporan Penerapan GCG oleh Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Surat EdaranNo. 15/SEOJK.05/2016tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (“Surat Edaran OJK”).

Surat Edaran OJK ini menguraikan lebih lanjut aturan bagi perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah (“Perusahaan Pembiayaan”) mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance-“GCG”) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.[1]Laporan tersebut setidaknya mencakup tiga hal berikut:

1.     Transparansi penerapan GCG yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
2.    Penilaian sendiri (self-assessment)atas penerapan GCG; dan
3.    Rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan GCG.

Surat Edaran OJK ini ditujukan kepada perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah.

Prinsip GCG: Penerapan Transparansi

Perusahaan Pembiayaan harus melakukan penilaian terhadap penerapan dari lima prinsip GCG (keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran), pada aktivitas bisnis mereka, meliputi:[2]

a.     Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah (DPS);
b.    Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
c.     Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
d.    Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern;
e.     Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi anggota direksi, dewan komisaris, DPS, dan pegawai;
f.      Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Pembiayaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
g.     Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
h.    Pengungkapan kepemilikan saham anggota direksi dan dewan komisaris yang mencapai 50% atau lebih;
i.      Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota direksi dan dewan komisaris dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan Pembiayaan;
j.      Pengungkapan hal-hal penting lainnya (yakni setifikasi, tenaga kerja asing, permasalahan hukum, etika bisnis perusahaan, dll.)

Laporan transparansi penerapan GCG harus disusun berdasarkan format lampiran I Surat Edaran OJK.

Laporan Penilaian Sendiri

Penilaian sendiri atas penerapan prinsip GCG oleh Perusahaan Pembiayaan dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap pertama, Perusahaan Pembiayaan harus menilai pemenuhan atas setiap kriteria/atau indikator pada huruf (a) – (j) di atas dengan menetapkan peringkat 1,2,3,4,5, serta jawaban “Ya” atau “Tidak” atas kondisi perusahaannya. Jawaban peringkat 1 menunjukan bahwa pelaksanaan GCG sangat sesuai dengan kriteria/indikator, sedangkan peringkat 5 menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kriteria/indikator. Nilai bobot dari masing-masing peringkat adalah sebagai berikut: peringkat 1 = 5 poin, peringkat 2 = 4 poin, peringkat 3 = 3 poin, peringkat 4 = 2 poin, dan peringkat 5 = 1 poin. Sedangkan jawaban Ya = 5 poin dan jawab Tidak = 1 poin.[3]

Rincian untuk kriteria/indikator GCG diuraikan dalam daftar kuesioner sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran OJK.

Untuk penilaian pada tahap kedua, Perusahaan pembiayaan harus menghitung bobot dari masing-masing faktor, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:[4]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda