Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bacaan 1 menit
UMKM Diminta Terapkan Perlindungan Data Pribadi
Tim Legal Intelligence
•16 April 2024
Skala Dampak:
Tinggi
Sektor Terdampak:
Penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) resmi berlaku pada tahun ini. Salah satu implikasinya adalah diperlukan Data Protection Officer (“DPO”), pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 53-54 UU PDP.
“Pengendali data wajib punya DPO. UU PDP tidak mengatur diatur besar-kecilnya perusahaan. DPO bisa penunjukkan saja bagi perusahaan. Perusahaan kecil bisa merekrut orang yang (sesuai) dengan standar yang dimiliki (seperti gaji dll),” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong kepada Hukumonline.
Menurut Usman, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) pun bisa memilih DPO sesuai dengan kemampuan. Meski biasanya orang mau mencuri data dari pengendali data-data penting seperti perbankan.
Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Legal Intelligence Updates
Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!
Legal Intelligence Updates Terkini
Gaet Australia, DJP Buru Pelarian Pajak Gunakan Aset Kripto
Diposting 15 jam yang lalu
Skala Dampak:
Tinggi
Sektor Terdampak:
Tim Legal Intelligence
Tak Lagi Update, UU K3 Akan Direvisi
Diposting sehari yang lalu
Skala Dampak:
Tinggi
Sektor Terdampak:
Tim Legal Intelligence
Pemerintah Rampungkan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ruang Digital
26 April 2024
Skala Dampak:
Menengah
Sektor Terdampak:
Tim Legal Intelligence
Lihat Semua