Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan terbaru mengenai penawaran efek melalui layanan urunan dana berbasis teknologi informasi atau fintech securities crowdfunding. Salah satu poin yang diatur adalah besaran modal awal pendirian securities crowdfunding sebesar Rp25 miliar saat mengajukan permohonan izin usaha.
Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) mengaku keberatan terhadap besaran modal awal pendirian securities crowdfunding. Sebab, layanan urun dana merupakan skema investasi dalam skala kecil dari masyarakat dan penyelenggaran layanan urun dana masih berskala usaha kecil menengah (UKM).
“Agak 11-12 dengan pinjol atau P2P lending yang memiliki portofolio sehingga dituntut kuat dari segi pendanaan. Namun platform ini justru berada di antara pemodal dan mereka yang mencari modal kelas UKM,” kata Ketua Umum ALUDI Nandana Pawitra saat berbincang dengan Hukumonline.
