Utama

Koalisi LSM Kritik Pembahasan Lima RUU Bidang Peradilan

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menemui Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan kritik terhadap substansi dan pembahasan beberapa RUU bidang peradilan. Mereka menilai bahwa substansi dan prosedur pembahasan sangat jauh dari sempurna.
Amr

Hak Gugat Walhi Diakui Pengadilan Tokyo

Pengadilan Tokyo mengakui keberadaan Walhi sebagai penggugat kasus gugatan Proyek Dam Kotapanjang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat yang terdiri Pemerintah Jepang, JICA, JBIC dan PT. Tepsco untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Dam Kotapanjang.
Tri

KPU Berpotensi Jadi Lembaga yang Tak Tersentuh Hukum

Status sebagai lembaga independen dan kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada KPU diharapkan bisa menghasilkan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun dengan segala kelebihan itu harus diwaspadai bahwa KPU bisa mejadi lembaga yang tak tersentuh hukum.

DPR Setujui Amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang

Pembahasan maraton selama sembilan hari atas RUU Perubahan UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DPR dan pemerintah berakhir. Hari ini, Selasa (16/09), rapat paripurna DPR menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.
Amr

RUU Komisi Yudisial akan Dibahas Bersama Empat RUU Bidang Peradilan

Menteri Kehakiman tengah menunggu amanat presiden untuk membahas RUU Komisi Yudisial bersama-sama dengan pembahasan amandemen empat RUU di bidang peradilan. Pembahasan amandemen empat RUU dan satu RUU baru itu diharapkan selesai dalam waktu dua minggu, bahkan satu minggu jika mungkin.

Seorang Terdakwa Tidak Hadir, Berkas Kasus Priok Tetap Dibacakan

Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok diwarnai perdebatan apakah dakwaan bisa dibacakan tanpa kehadiran seorang terdakwa. Pengunjung pun terbelah, ada yang mendukung, ada pula yang menolak.
Mys

Perma Persaingan Usaha Timbulkan Kebingungan, Hakim Konsultasi ke MA

Majelis beberapa kali berubah pikiran ketika menggunakan Perma Persaingan Usaha di persidangan. Majelis bingung ketika harus memilih menegakan azas audi alteram partem atau menerapkan Perma secara konsekuen.
Leo

Penjelasan Tampilan Baru dan Akses ke Pusat Data hukumonline

Kami berterima kasih pada Anda, pengunjung situs hukumonline, yang telah mengirimkan kritikan dan tanggapan seputar jasa Pusat Data hukumonline. Kami mohon maaf jika sejak 4 Agustus 2003 Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan data, terutama peraturan perundang-undangan.
Redaksi

Kejaksaan Ingin Posisi Jaksa Agung Tertutup Bagi Orang Luar

Kejaksaan Agung mengusulkan agar ke depan hanya jaksa karir yang bisa diangkat menjadi Jaksa Agung. Alasannya, yang berasal dari jaksa karir lebih afdol.
Mys

Hakim Dinilai Abaikan UU Korupsi dan Putusan MA

Putusan hakim tunggal Yohannes Eter Binti dalam kasus praperadilan SP-3 kasus Texmaco dinilai bertentangan dengan UU No 20/2000 tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan Peninjauan Kembali.
Nay