Utama

Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M. Gaffar mengatakan bahwa lembaganya telah menetapkan jadwal pemeriksaan pendahuluan 14 perkara. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi juga telah melantik tujuh orang panitera pengganti untuk mendukung tugas lembaga tersebut.

Ketika Pengadilan Tinggi Riau mengalihkan status tahanan Bupati Kepulauan Riau Huzrin Hood dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah, pihak kejaksaan langsung protes. Dalam revisi KUHAP tak lagi dikenal tahanan rumah dan kota.

Perdebatan antara menggunakan KUHP atau Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers kembali mencuat ke permukaan. Perseteruan antara Tempo dan Tomy Winata yang menjadi pemicunya. Kalangan pers tentu lebih memilih dipakainya UU No. 40/1999 untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketimbang KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda. Alasannya, selain UU No.40/1999 lebih melindungi profesi mereka, masih banyak pasal karet di KUHP yang bisa disetel untuk menjerat profesi kuli tinta.

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil verifikasi administratif Partai Politik calon peserta Pemilu. Dari 44 yang mendaftar, 36 partai dinyatakan lulus, dan 1 masih perlu pemeriksaan lanjutan. 8 partai lainnya masih dalam tahap penelitian.

Direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tengah menyusun pedoman penerapan klausula baku di bidang perbankan dan asuransi. Masih banyak pencantuman klausula baku yang melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Abdul Bari Azed mengatakan bahwa enam dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri akan bertemu untuk membicarakan rencana judicial review Undang-undang Advokat. Hal ini disebabkan, keberadaan Undang-undang Advokat mengancam eksistensi lembaga konsultasi dan bantuan hukum di kampus-kampus.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) telah selesai membahas RUU Pelayanan Publik bersama beberapa departemen lain. Rencananya, RUU tersebut akan segera diusulkan kepada Presiden oleh Menteri PAN, untuk selanjutnya dibahas di DPR.

Banyak khasanah hukum baru di Indonesia muncul berkat dorongan perjuangan para pengacara publik. Tetapi kenapa Undang-Undang Advokat tidak mengakui eksistensi mereka

Polisi dan jaksa tidak bisa seenaknya lagi mempermainkan perkara dengan dalih ketiadaan batasan waktu yang tegas di KUHAP. Dalam revisi KUHAP yang sedang digodok akan diatur batasan waktu yang ketat, mulai dari penahanan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Pemerintah berencana merevisi Keppres yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing dengan memperketat persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin atau diundang bekerja di Indonesia.