Dalam hal ini, pemerintah menjalankan beberapa strategi untuk mewujudkan inklusivitas digital, salah satunya dengan meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana digital guna mengurangi kesenjangan digital di masyarakat.
Pemerintah juga meningkatkan keterampilan digital melalui program pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi digital, seperti Program Kartu Prakerja dan Digital Talent Scholarship.
“Ketiga, pemerintah mendorong kewirausahaan dan transformasi UMKM melalui fasilitasi dan penguatan ekosistem UMKM dan perdagangan sistem elektronik. Hal ini akan mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tutur Airlangga.
Pemerintah juga terus memperluas akses kepada layanan keuangan digital melalui regulasi dan kebijakan yang mampu memicu lahirnya berbagai inovasi yang mampu melindungi masyarakat pengguna layanan fintech beserta ekosistemnya secara optimal.
"Pemerintah juga menjamin keamanan dan privasi data masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," katanya.
UU Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum yang mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi, baik di sektor publik maupun privat, sebagai upaya meningkatkan standar industri.
Pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha swasta, terutama yang bergerak di bidang teknologi, dalam mengembangkan solusi inovatif yang akan memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia.
“Strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, serta dapat memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital," katanya.