DPR dan pemerintah resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi UU. Respon beragam dari kalangan masyarakat sipil hingga kalangan akademisi perguruan tinggi.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) Danrivanto Budhijanto, mengatakan revisi kedua UU ITE itu merupakan respon terhadap perkembangan teknologi informasi terkini yang didasari pada nilai kemanusiaan sebagaimana mandat sila kedua Pancasila dan Kebangsaan sebagaimana sila ketiga Pancasila. Selain itu, revisi kedua UU 11/2008 menekankan perlindungan terhadap anak.
“Maksud perlindungan ini, di mana negara perlu melindungi kelompok masyarakat yang tidak mengerti atau dalam menghadapi teknologi,” ujar Danrivanto kepada Hukumonline, Rabu (6/12/2023).
Jangan lewatkan pembahasan mendalam mengenai ketentuan dalam RUU Perubahan Kedua atas UU ITE dalam Indonesian Law Digest di https://pro.hukumonline.com/c/law-digest |
Akademisi yang membidangi hukum Teknologi Informasi itu menjelaskan dalam aturan sebelumnya tidak ada kualifikasi usia pengguna teknologi informasi. Kini, UU ITE teranyar memberi keberpihakan nyata terhadap perlindungan anak. Perlindungan itu melengkapi regulasi yang ada secara khusus.
Baca juga:
- Seluruh Fraksi Setujui RUU Perubahan Kedua UU ITE Jadi UU
- Rumusan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Bakal Dibenahi
- Pemerintah Usul Ada Mekanisme Restorative Justice dalam Revisi UU ITE
Yakni memberi perlindungan terhadap anak seperti UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan di ranah digital diperlukan karena sekarang kegiatan anak banyak bersentuhan dengan teknologi seperti biometrik, dan robotik.