Era digital streaming dan penyebaran global membuat hak ekonomi semakin krusial untuk menangani kompleksitas royalti digital dan pembagian pendapatan. Tantangan baru muncul dengan ketersediaan mudah melalui platform digital dan fenomena viral. Teknologi yang berkembang menciptakan dinamika baru dalam ekosistem musik.
Prinsip hak ekonomi berbeda dengan hak moral. Ia berfokus pada manfaat ekonomi dan memberikan peluang bagi pencipta untuk mendapatkan imbalan finansial. Dalam TRIPs Agreement, izin dari Pencipta sebagai pemilik hak eksklusif diakui untuk tindakan terkait penampilan dan penyebarluasan ciptaan.
Pemanfaatan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta Lagu menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan industri musik di era melodi yang mendominasi pasar hiburan. Terlihat melalui distribusi digital, platform streaming dan toko musik online memberikan akses global, memperluas audiens.
Hak ekonomi memberikan hak eksklusif untuk mereproduksi karya, termasuk reproduksi digital. Dengan perjanjian lisensi dan kerjasama distribusi, pencipta memastikan replika digital dihargai, memberikan insentif untuk terus menciptakan musik berkualitas tinggi.
Meskipun hak moral melarang penggunaan lagu oleh performer tertentu, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memungkinkan penggunaan secara komersial tanpa izin. Syaratnya dengan membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
LMK adalah lembaga nirlaba yang menghimpun dan mendistribusikan royalti sesuai tarif pemerintah. Bergabung dengan LMK Nasional penting bagi pencipta atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan hak ekonomi yang adil.
Sistem royalti digital menjadi alternatif transparan, meskipun kompleksitas infrastruktur dan isu keadilan masih menjadi tantangan. Perubahan ini dinilai tidak selalu merata bagi semua pihak dalam industri musik