Dalam pertemuan yang dilakukan KPPU dengan Prof. Ramli dari USU pada 19 April 2024, serta Dr. Amirullah Setya Hardi dan Dr. Boyke R Purnomo dari UGM pada 5 April 2024 digarisbawahi fakta bahwa kemitraan yang terjadi masih mengarah pada kemitraan semu.
Seharusnya kemitraan bersifat adil dan memiliki nilai fundamental dalam melaksanakan pola kemitraan, agar setiap pihak yang di dalam sebuah kemitraan tersebut lebih terjamin dan saling menguntungkan atau bersinergi satu sama lainnya.
Untuk itu menurut USU, indeks yang disusun KPPU dapat berupa indeks perkembangan kemitraan dan indeks manfaat kemitraan. Mengemuka paling tidak ada beberapa dimensi dalam indeks kemitraan tersebut, yakni akses ke sumber daya, diversifikasi produk dan pasar, peluang pertumbuhan dan ekspansi, keuntungan finansial bersama, inovasi, dan peningkatan daya saing.
Lebih lanjut menurut UGM, indeks yang dibuat dapat dibuat sebagai metode special purpose index dengan pendekatan dimensi per sektor. UGM juga menilai indeks tersebut belum cukup menciptakan pengawasan kemitraan yang optimal.
Masih diperlukan berbagai upaya lain seperti pembentukan pojok persaingan dan kemitraan di Perguruan Tinggi sebagai sarana advokasi dan sosialisasi, kerja sama dengan asosiasi pelaku usaha, pelaksanaan mediasi sebelum upaya penegakan hukum, maupun upaya lainnya, termasuk program penyuluh kemitraan yang dicanangkan KPPU.
Saat ini KPPU masih melakukan pemilihan Lembaga dan metodologi survei yang tepat dengan mengundang beberapa perguruan tinggi utama di Indonesia. Ditargetkan pada bulan Juni 2024, Lembaga tersebut telah ditetapkan dan survei dapat mulai dilaksanakan. Diharapkan Indeks Kemitraan UMKM Nasional diselesaikan pada bulan Desember 2024.