Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan No. 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (“Peraturan 14/2026”).
Pada intinya, Peraturan 14/2026 berlaku bagi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), dan Unit Usaha Syariah (UUS) (secara bersama-sama disebut sebagai “Bank”). Peraturan ini mencakup produk investasi perbankan syariah (“Produk Investasi”) yang ditawarkan oleh Bank tersebut.[1] Produk-produk ini menyalurkan dana investasi ke aset produktif yang mendasari (“Aset Dasar”), dan risiko ditanggung oleh nasabah investor.[2] Perlu dicatat, Produk Investasi hanya dapat ditawarkan kepada investor sophisticated.[3]
......