| Issue Number : 5723

RPP tentang Sanksi Pidana terhadap Korporasi: Penyitaan Aset atas Denda yang Tidak Dibayarkan dan Pembekuan Kegiatan Usaha selama Dua Tahun

Pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Korporasi (“RPP”). RPP tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 124 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[1] Pasal 124 KUHP mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi diatur dengan peraturan pemerintah.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Korporasi (“RPP”). RPP tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 124 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[1] Pasal 124 KUHP mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi diatur dengan peraturan pemerintah.[2]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info