Delapan Peraturan Menteri Digabung Menjadi Satu: Permintaan Data Perseroan secara Daring, Perluasan Perbaikan Data, dan Pengetatan Alasan Pengajuan Non-Elektronik

Menteri Hukum (“Menteri”) telah menerbitkan Peraturan No. 24 Tahun 2026 tentang Layanan Di Bidang Badan Usaha (“Permenkum 24/2026”). Setelah berlaku, Permenkum 24/2026 secara bersamaan mencabut dan menggantikan kerangka hukum berikut:[1]

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan (“Permenkumham 3/2009”);
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (“Permenkumham 8/2018”);
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Publik Tertentu Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham 13/2020”);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/badan Usaha Milik Desa Bersama (“Permenkumham 40/2021”);
5. Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Korporasi (“Permenkum 13/2025”);
6. Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2025 tentang Pemblokiran Dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Permenkum 21/2025”);
7. Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer (“Permenkum 25/2025”); dan
8. Peraturan Menteri No. 49 Tahun 2025 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum 49/2025”).