Aturan Baru Data Pembayaran Tetapkan Tenggat Penyampaian Kebijakan Fraud Dalam Satu Tahun, dengan Tenggat Lebih Awal bagi PSP Tertentu

Bank Indonesia (“BI”) telah menerbitkan Peraturan No. 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran (“PBI 10/2026”), yang mengatur pemrosesan dan pertukaran data sistem pembayaran serta memperkenalkan infrastruktur data sistem pembayaran yang dioperasikan oleh BI (“Infrastruktur Data”).[1] Pada intinya, meluasnya adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital semakin meningkatkan risiko, seperti risiko siber dan penipuan, sehingga diperlukan infrastruktur ini untuk memperkuat manajemen risiko industri dan integritas transaksi sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.[2]