Pendahuluan
Pada dasarnya, Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi yang secara khusus mengatur penyedia Kecerdasan Artifisial. Ketentuan peraturan yang berlaku saat ini masih tersebar dalam berbagai rezim hukum, termasuk penyelenggaraan sistem elektronik, pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan perizinan berusaha.
Dalam konteks ini, perusahaan yang menyediakan model AI, platform, aplikasi, Application Programming Interface (API), atau layanan AI melalui sarana elektronik pada umumnya dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) Lingkup Privat. Oleh karena itu, perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (secara bersama-sama disebut “UU 11/2008”), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”), dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”).
......