Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (“SDI”) (“RUU SDI”) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada tanggal 6 Oktober 2026.[1] Naskah yang disetujui terdiri atas 20 bab dan 141 pasal yang mencakup tata kelola data, pengaturan kelembagaan, keamanan, dan teknologi digital.[2] Dalam pembahasan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Sturman Panjaitan, menyoroti pengelolaan data yang terfragmentasi, tumpang tindih tanggung jawab, serta perbedaan standar data dan jadwal pemutakhiran di berbagai institusi pemerintah.[3]