Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2026 (“Amandemen”) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 42/2024”).[1] Amandemen tersebut memperpanjang batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang diselenggarakan oleh usaha mikro dan kecil (“UMK”), dari semula 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028.[2] Amandemen tersebut mulai berlaku pada 14 Oktober 2026.[3]
......