| Issue Number : 999

Analisis Perkembangan Kerangka Regulasi Pembiayaan Syariah dan Perlakuan Perpajakan atas Transaksi serta Instrumen Keuangan Syariah

Pendahuluan

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah telah berkembang secara signifikan di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mencapai Rp429,39 triliun per Juni 2025.[1] Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah aspek perpajakan yang perlu mendapat perhatian, termasuk perlakuan Pajak Penghasilan (“PPh”) dan ketentuan khusus mengenai Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas transaksi pembiayaan syariah di sektor perbankan, yang memiliki karakteristik berbeda dari pembiayaan konvensional.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pendahuluan

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah telah berkembang secara signifikan di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mencapai Rp429,39 triliun per Juni 2025.[1] Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah aspek perpajakan yang perlu mendapat perhatian, termasuk perlakuan Pajak Penghasilan (“PPh”) dan ketentuan khusus mengenai Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas transaksi pembiayaan syariah di sektor perbankan, yang memiliki karakteristik berbeda dari pembiayaan konvensional.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info