Pendahuluan
Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah telah berkembang secara signifikan di Indonesia. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mencapai Rp429,39 triliun per Juni 2025.[1] Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah aspek perpajakan yang perlu mendapat perhatian, termasuk perlakuan Pajak Penghasilan (“PPh”) dan ketentuan khusus mengenai Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atas transaksi pembiayaan syariah di sektor perbankan, yang memiliki karakteristik berbeda dari pembiayaan konvensional.
......