Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia: Kedaulatan Data Menjadi Fokus Utama, Pelanggaran Ketentuan Transfer Data Lintas Batas Negara Berisiko Dipidana Penjara hingga Tujuh Tahun

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah menyusun Rancangan Peraturan (“RUU”) tentang Satu Data Indonesia (“SDI”), yang akan meningkatkan kedudukan kerangka SDI, yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang SDI (“Perpres 39/2019”) menjadi pengaturan setingkat Undang-Undang.^[1] RUU tersebut telah disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, meskipun analisis ini didasarkan pada versi RUU yang tersedia bagi Hukumonline pada saat penulisan.^[2]