Kementerian Haji dan Umrah (“Kementerian”) telah menerbitkan Peraturan No. 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (“Peraturan 3/2026”). Peraturan 3/2026 diterbitkan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (secara bersama-sama disebut “UU 14/2025”). UU 14/2025 mengamanatkan bahwa seluruh peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus diterbitkan paling lambat enam bulan sejak 4 September 2025.[1]
......