| Issue Number : 5650

Lembaga Penjaminan Menghadapi Aturan Pelaporan yang Lebih Ketat, dengan Fokus Utama pada Akurasi Bulanan, Pengungkapan Tahunan, dan Sanksi Baru

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) elah menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2026 tentang Laporan Berkala Lembaga Penjaminan (“POJK 11/2026”). POJK 11/2026 mengonsolidasikan kewajiban pelaporan perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah (yang secara kolektif disebut sebagai “Lembaga Penjaminan”) ke dalam satu kerangka pelaporan untuk mendukung pengawasan berbasis risiko.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) elah menerbitkan Peraturan No. 11 Tahun 2026 tentang Laporan Berkala Lembaga Penjaminan (“POJK 11/2026”). POJK 11/2026 mengonsolidasikan kewajiban pelaporan perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah (yang secara kolektif disebut sebagai “Lembaga Penjaminan”) ke dalam satu kerangka pelaporan untuk mendukung pengawasan berbasis risiko.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info