Kepatuhan Katalog Elektronik Semakin Ketat: Pemasok Harus Bersiap atas Kurasi, Penilaian, Jaminan, dan Pemantauan Produk

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“LKPP”) telah menetapkan Peraturan No. 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“PerLKPP 2/2026”), yang menggantikan Peraturan No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“PerLKPP 9/2021”).[1] Dalam kerangka yang diperbarui ini, LKPP mendefinisikan Toko Daring sebagai modul yang terintegrasi dalam sistem Katalog Elektronik dan memberikan kewenangan kepada Mitra Instansi Pengelola (“MIP”) untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur pengadaan digital.[2]