Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”), bersama dengan pihak pemerintah terkait, saat ini sedang menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”).
Berdasarkan RUU tersebut, perusahaan yang mengoperasikan layanan konten pihak ketiga dan konten buatan pengguna wajib mendaftarkan platformnya secara sistematis sebelum memulai operasi untuk publik, memoderasi konten pengguna secara aktif untuk mencegah materi yang dilarang, serta secara jelas mengungkapkan setiap penggunaan teknologi Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence – “AI”) dalam konten digital mereka.[1]
......