| Issue Number : 5615

Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025: Ketentuan yang Mengatur Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Dinyatakan Inkonstitusional

Pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menjatuhkan Putusan No. 282/PUU-XXIII/2025 (“Putusan MK 282/2025”) sebagai tanggapan atas permohonan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026  tentang Penyesuaian Pidana (secara bersama-sama disebut “KUHP”). Permohonan tersebut diajukan oleh beberapa pemohon (“Para Pemohon”) dan secara resmi dicatatkan pada Kepaniteraan MK pada 30 Desember 2025.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menjatuhkan Putusan No. 282/PUU-XXIII/2025 (“Putusan MK 282/2025”) sebagai tanggapan atas permohonan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026  tentang Penyesuaian Pidana (secara bersama-sama disebut “KUHP”). Permohonan tersebut diajukan oleh beberapa pemohon (“Para Pemohon”) dan secara resmi dicatatkan pada Kepaniteraan MK pada 30 Desember 2025.[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info