| Issue Number : 5613

Pemerintah Akhirnya Terbitkan Kerangka Implementasi Pelindungan Data Pribadi: Berlaku Mulai 16 Januari 2027

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”). Dalam kerangka baru ini, Lembaga Pelindungan Data Pribadi (“Lembaga”)[1] berperan penting dalam mengawasi kepatuhan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi (“Pengendali”) dan Prosesor Data Pribadi (“Prosesor”).[2]

Selain itu, Pengendali tetap tunduk pada persyaratan tata kelola internal yang ketat, termasuk menyusun ketentuan pemrosesan internal,[3] merekam seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi,[4] dan menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi untuk kegiatan pemrosesan tertentu (misalnya pemrosesan skala besar atau pelayanan publik).[5] Di samping itu, Pengendali wajib mematuhi jangka waktu 3 × 24 jam untuk memenuhi hak subjek data dan memiliki mekanisme internal untuk menangani tuntutan ganti rugi serta memitigasi risiko yang timbul dari pemrosesan otomatis.[6]

PP 33/2026 resmi mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2027.[7]

Pemrosesan Data Pribadi

Secara umum, PP 33/2026 mengatur bahwa Pengendali harus menginformasikan subjek data mengenai pemrosesan data pribadi (misalnya tindakan yang akan dilakukan pasca berakhirnya tujuan pemrosesan dan jenis ancaman yang akan terjadi apabila pemrosesan tidak dilakukan).[8] Dalam hal pemrosesan yang dilakukan untuk pelaksanaan tugas, informasi tersebut pada umumnya harus diberikan pada saat pemrosesan dimulai, dengan tunduk pada pengaturan tertentu apabila pemberian informasi tersebut dapat mengganggu kepentingan umum atau pelayanan publik.[9]

Selain itu, salah satu persyaratan utama dalam PP 33/2026 adalah Pengendali wajib memiliki dasar pemrosesan sebelum pemrosesan dimulai.[10] Terdapat enam dasar hukum yang diakui (misalnya persetujuan sah yang dinyatakan secara eksplisit, kebutuhan kontraktual, dan pelindungan kepentingan vital).[11] Pengendali juga harus memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi tidak bersifat diskriminatif kepada subjek data.[12]

Apabila persetujuan dijadikan dasar, PP 33/2026 menetapkan persyaratan tambahan. Persetujuan harus didapatkan secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu, serta Pengendali wajib memberikan informasi yang relevan sebelum memperoleh persetujuan tersebut.[13] Pengendali juga wajib menunjukkan bukti persetujuan sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitasnya [14]

Hak Subjek Data Pribadi

PP 33/2026 menegaskan bahwa subjek data memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemrofilan, apabila keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data.[15] Oleh karena itu, Pengendali harus memiliki mekanisme untuk menanggapi keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis.[16]

Selain itu, Pengendali harus memberikan informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara otomatis dan konsekuensi yang dapat dialami oleh subjek data.[17] Apabila suatu keberatan telah diverifikasi dan diterima, Pengendali harus menyediakan mekanisme pemrosesan data alternatif.[18]

Pengendali dapat menolak suatu keberatan atas dasar tertentu, misalnya apabila pemrosesan tersebut tidak terdapat akibat hukum.[19] Penolakan tersebut tidak menghilangkan hak subjek data untuk menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan untuk pemrosesan Data Pribadi.[20] Pengendali juga harus memberitahukan penolakan tersebut kepada subjek data.[21]

PP 33/2026 juga mengatur mekanisme yang lebih terperinci bagi subjek data untuk mengajukan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran dari pemrosesan data pribadi.[22] Pengajuan ganti rugi harus disampaikan kepada Pengendali dan memuat informasi tertentu, misalnya identitas subjek data, bukti pendukung, dan hubungan hukum antara subjek data dan Pengendali.[23]

Pengendali harus memiliki mekanisme dan kebijakan untuk menangani tuntutan ganti rugi, yaitu menilai tuntutan tersebut dan menyampaikan jawaban kepada subjek data.[24] Jika tuntutan ganti rugi ditolak atau tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi, subjek data dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[25]

Selain itu, permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi kepada Pengendali dan/atau Prosesor yang merupakan badan publik negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan tata usaha negara.[26]

Tindakan Korporasi dan Transfer Lintas Batas

PP 33/2026 mewajibkan Pengendali yang berbentuk badan hukum dan melakukan tindakan korporasi, seperti penggabungan, pemisahan, atau pembubaran, untuk menyampaikan hal tersebut kepada subjek data.[27] Pemberitahuan tersebut setidaknya harus memuat informasi mengenai hal-hal tertentu, seperti kegiatan pengalihan dan pemrosesan, identitas Pengendali baru, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan atau menghentikan pemrosesan.[28]

Sementara itu, transfer lintas batas Data Pribadi wajib memastikan bahwa negara penerima memberikan tingkat pelindungan data yang setara dengan atau lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan dalam PP 33/2026.[29] Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, Pengendali wajib memastikan adanya pelindungan yang memadai dan mengikat atau memperoleh persetujuan dari subjek data.[30]

Sebelum melakukan transfer lintas batas, Pengendali harus mengambil langkah-langkah tertentu, seperti memetakan siklus transfer dan implikasinya serta memastikan bahwa Data Pribadi yang akan ditransfer bersifat memadai, relevan, dan dibatasi pada hal yang diperlukan untuk tujuan transfer Langkah-langkah tersebut juga mencakup penilaian instrumen hukum yang relevan, seperti dasar regulasi yang dijadikan acuan serta tujuan transfer dan pemrosesan data pribadi.[31]

Selain itu, sebelum transfer lintas batas dilakukan, Pengendali harus menyampaikan informasi tertentu kepada subjek data, seperti tujuan transfer lintas batas data pribadi, risiko yang terkait dengan transfer tersebut, dan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan.[32]

Pengawasan dan Sanksi Administratif

PP 33/2026 juga memberikan kewenangan kepada Lembaga untuk mengawasi kepatuhan Pengendali. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran atas dugaan pelanggaran terhadap persyaratan pelindungan data pribadi.[33] Hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi tersebut dapat diumumkan kepada publik.[34]

Terkait dengan sanksi administratif, PP 33/2026 memberikan kewenangan kepada Lembaga untuk mengenakan sanksi administratif kepada Pengendali dan/atau Prosesor atas pelanggaran terhadap persyaratan pelindungan data pribadi. Sanksi administratifnya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.[35]

Dalam menjatuhkan sanksi, Lembaga mempertimbangkan, antara lain, tingkat keparahan atau dampak pelanggaran, kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik, serta kepatuhan dan riwayat kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Selain itu, satu pelanggaran dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan, dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis.[36]

Secara khusus, denda administratif dapat dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan Pengendali dan/atau Prosesor, berdasarkan variabel pelanggaran yang berlaku.[37] Besaran denda ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya dampak dan lamanya pelanggaran, jenis dan jumlah Data Pribadi yang terdampak, skala usaha, dan kemampuan untuk membayar.[38]

Dalam keadaan tertentu, denda administratif dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0%. Denda administratif yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dibayar dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.[39]

Poin Penting

PP 33/2026 membentuk kerangka yang lebih terstruktur bagi tata kelola dan pengawasan pelindungan data pribadi dengan memberikan kewenangan kepada Lembaga untuk mengawasi kepatuhan dan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk denda paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan berdasarkan variabel pelanggaran yang berlaku. Oleh karena itu, Pengendali dan Prosesor harus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pemrosesan data pribadi, hak subjek data, persyaratan transfer lintas batas, dan kewajiban tata kelola internal guna memitigasi risiko pengawasan regulator dan sanksi administratif.

Perusahaan harus segera meninjau dan menyelaraskan kebijakan dan prosedur internal mereka terkait pemrosesan data pribadi, termasuk mekanisme persetujuan, prosedur penanganan keberatan atas pemrosesan otomatis, tuntutan ganti rugi, dan pemberian informasi kepada subjek data.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Peraturan ini, Anda dapat mengakses layanan AI Assistant kami - AIlex, atau jadwalkan virtual discussion dengan salah satu analis atau practice leaders kami melalui laman workspace Anda. (NA)

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No. 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”). Dalam kerangka baru ini, Lembaga Pelindungan Data Pribadi (“Lembaga”)[1] berperan penting dalam mengawasi kepatuhan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi (“Pengendali”) dan Prosesor Data Pribadi (“Prosesor”).[2]

Selain itu, Pengendali tetap tunduk pada persyaratan tata kelola internal yang ketat, termasuk menyusun ketentuan pemrosesan internal,[3] merekam seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi,[4] dan menunjuk Pejabat Pelindungan Data Pribadi untuk kegiatan pemrosesan tertentu (misalnya pemrosesan skala besar atau pelayanan publik).[5] Di samping itu, Pengendali wajib mematuhi jangka waktu 3 × 24 jam untuk memenuhi hak subjek data dan memiliki mekanisme internal untuk menangani tuntutan ganti rugi serta memitigasi risiko yang timbul dari pemrosesan otomatis.[6]

PP 33/2026 resmi mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2027.[7]

Pemrosesan Data Pribadi

Secara umum, PP 33/2026 mengatur bahwa Pengendali harus menginformasikan subjek data mengenai pemrosesan data pribadi (misalnya tindakan yang akan dilakukan pasca berakhirnya tujuan pemrosesan dan jenis ancaman yang akan terjadi apabila pemrosesan tidak dilakukan).[8] Dalam hal pemrosesan yang dilakukan untuk pelaksanaan tugas, informasi tersebut pada umumnya harus diberikan pada saat pemrosesan dimulai, dengan tunduk pada pengaturan tertentu apabila pemberian informasi tersebut dapat mengganggu kepentingan umum atau pelayanan publik.[9]

Selain itu, salah satu persyaratan utama dalam PP 33/2026 adalah Pengendali wajib memiliki dasar pemrosesan sebelum pemrosesan dimulai.[10] Terdapat enam dasar hukum yang diakui (misalnya persetujuan sah yang dinyatakan secara eksplisit, kebutuhan kontraktual, dan pelindungan kepentingan vital).[11] Pengendali juga harus memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi tidak bersifat diskriminatif kepada subjek data.[12]

Apabila persetujuan dijadikan dasar, PP 33/2026 menetapkan persyaratan tambahan. Persetujuan harus didapatkan secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu, serta Pengendali wajib memberikan informasi yang relevan sebelum memperoleh persetujuan tersebut.[13] Pengendali juga wajib menunjukkan bukti persetujuan sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitasnya [14]

Hak Subjek Data Pribadi

PP 33/2026 menegaskan bahwa subjek data memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemrofilan, apabila keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data.[15] Oleh karena itu, Pengendali harus memiliki mekanisme untuk menanggapi keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis.[16]

Selain itu, Pengendali harus memberikan informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara otomatis dan konsekuensi yang dapat dialami oleh subjek data.[17] Apabila suatu keberatan telah diverifikasi dan diterima, Pengendali harus menyediakan mekanisme pemrosesan data alternatif.[18]

Pengendali dapat menolak suatu keberatan atas dasar tertentu, misalnya apabila pemrosesan tersebut tidak terdapat akibat hukum.[19] Penolakan tersebut tidak menghilangkan hak subjek data untuk menarik kembali persetujuan yang sebelumnya telah diberikan untuk pemrosesan Data Pribadi.[20] Pengendali juga harus memberitahukan penolakan tersebut kepada subjek data.[21]

PP 33/2026 juga mengatur mekanisme yang lebih terperinci bagi subjek data untuk mengajukan dan menerima ganti rugi atas pelanggaran dari pemrosesan data pribadi.[22] Pengajuan ganti rugi harus disampaikan kepada Pengendali dan memuat informasi tertentu, misalnya identitas subjek data, bukti pendukung, dan hubungan hukum antara subjek data dan Pengendali.[23]

Pengendali harus memiliki mekanisme dan kebijakan untuk menangani tuntutan ganti rugi, yaitu menilai tuntutan tersebut dan menyampaikan jawaban kepada subjek data.[24] Jika tuntutan ganti rugi ditolak atau tidak tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi, subjek data dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[25]

Selain itu, permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi kepada Pengendali dan/atau Prosesor yang merupakan badan publik negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan tata usaha negara.[26]

Tindakan Korporasi dan Transfer Lintas Batas

PP 33/2026 mewajibkan Pengendali yang berbentuk badan hukum dan melakukan tindakan korporasi, seperti penggabungan, pemisahan, atau pembubaran, untuk menyampaikan hal tersebut kepada subjek data.[27] Pemberitahuan tersebut setidaknya harus memuat informasi mengenai hal-hal tertentu, seperti kegiatan pengalihan dan pemrosesan, identitas Pengendali baru, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan atau menghentikan pemrosesan.[28]

Sementara itu, transfer lintas batas Data Pribadi wajib memastikan bahwa negara penerima memberikan tingkat pelindungan data yang setara dengan atau lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan dalam PP 33/2026.[29] Apabila standar tersebut tidak terpenuhi, Pengendali wajib memastikan adanya pelindungan yang memadai dan mengikat atau memperoleh persetujuan dari subjek data.[30]

Sebelum melakukan transfer lintas batas, Pengendali harus mengambil langkah-langkah tertentu, seperti memetakan siklus transfer dan implikasinya serta memastikan bahwa Data Pribadi yang akan ditransfer bersifat memadai, relevan, dan dibatasi pada hal yang diperlukan untuk tujuan transfer Langkah-langkah tersebut juga mencakup penilaian instrumen hukum yang relevan, seperti dasar regulasi yang dijadikan acuan serta tujuan transfer dan pemrosesan data pribadi.[31]

Selain itu, sebelum transfer lintas batas dilakukan, Pengendali harus menyampaikan informasi tertentu kepada subjek data, seperti tujuan transfer lintas batas data pribadi, risiko yang terkait dengan transfer tersebut, dan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan.[32]

Pengawasan dan Sanksi Administratif

PP 33/2026 juga memberikan kewenangan kepada Lembaga untuk mengawasi kepatuhan Pengendali. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran atas dugaan pelanggaran terhadap persyaratan pelindungan data pribadi.[33] Hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi tersebut dapat diumumkan kepada publik.[34]

Terkait dengan sanksi administratif, PP 33/2026 memberikan kewenangan kepada Lembaga untuk mengenakan sanksi administratif kepada Pengendali dan/atau Prosesor atas pelanggaran terhadap persyaratan pelindungan data pribadi. Sanksi administratifnya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.[35]

Dalam menjatuhkan sanksi, Lembaga mempertimbangkan, antara lain, tingkat keparahan atau dampak pelanggaran, kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik, serta kepatuhan dan riwayat kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Selain itu, satu pelanggaran dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan, dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis.[36]

Secara khusus, denda administratif dapat dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan Pengendali dan/atau Prosesor, berdasarkan variabel pelanggaran yang berlaku.[37] Besaran denda ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya dampak dan lamanya pelanggaran, jenis dan jumlah Data Pribadi yang terdampak, skala usaha, dan kemampuan untuk membayar.[38]

Dalam keadaan tertentu, denda administratif dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0%. Denda administratif yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib dibayar dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.[39]

Poin Penting

PP 33/2026 membentuk kerangka yang lebih terstruktur bagi tata kelola dan pengawasan pelindungan data pribadi dengan memberikan kewenangan kepada Lembaga untuk mengawasi kepatuhan dan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk denda paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan berdasarkan variabel pelanggaran yang berlaku. Oleh karena itu, Pengendali dan Prosesor harus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pemrosesan data pribadi, hak subjek data, persyaratan transfer lintas batas, dan kewajiban tata kelola internal guna memitigasi risiko pengawasan regulator dan sanksi administratif.

Perusahaan harus segera meninjau dan menyelaraskan kebijakan dan prosedur internal mereka terkait pemrosesan data pribadi, termasuk mekanisme persetujuan, prosedur penanganan keberatan atas pemrosesan otomatis, tuntutan ganti rugi, dan pemberian informasi kepada subjek data.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Peraturan ini, Anda dapat mengakses layanan AI Assistant kami - AIlex, atau jadwalkan virtual discussion dengan salah satu analis atau practice leaders kami melalui laman workspace Anda. (NA)

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info