| Issue Number : 990

Menata Kembali Sektor Keuangan Indonesia: Implikasi Utama Perubahan Atas Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (“UU 4/2023”) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Amandemen”). Amandemen tersebut mengenalkan berbagai perubahan dalam sektor keuangan Indonesia, termasuk pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital dan aset kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“ITSK”), sistem pembayaran, pengelolaan investasi, perasuransian, perbankan, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (“PFII”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (“UU 4/2023”) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Amandemen”). Amandemen tersebut mengenalkan berbagai perubahan dalam sektor keuangan Indonesia, termasuk pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital dan aset kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“ITSK”), sistem pembayaran, pengelolaan investasi, perasuransian, perbankan, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (“PFII”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info