Pendahuluan
Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (“UU 4/2023”) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Amandemen”). Amandemen tersebut mengenalkan berbagai perubahan dalam sektor keuangan Indonesia, termasuk pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital dan aset kripto, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“ITSK”), sistem pembayaran, pengelolaan investasi, perasuransian, perbankan, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (“PFII”).[1]
......