Pendahuluan
Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (“Dirjen”) tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak No. SE-8/PJ/2026 (“SE 8/2026”) menandai perluasan yang signifikan terhadap kerangka pengawasan kepatuhan wajib pajak yang kini mencakup pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar dan wajib pajak belum terdaftar, yang didukung oleh pengumpulan data wilayah secara sistematis serta penggunaan teknik pengawasan modern. Selain itu, salah satu ketentuan penting dari SE 8/2026 adalah pelibatan Bintara Pembina Desa (“Babinsa”) dari Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (“Bhabinkamtibmas”) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari kerangka pengawasan kepatuhan.[1]
......