| Issue Number : 5594

RUU Ketenagakerjaan: Persyaratan Alih Daya dan TKA Diperketat, Sanksi SMK3 Baru, Serta Pengakuan Pekerja Lepas dan Pekerja Jarak Jauh

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, saat ini sedang mengupayakan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (“RUU Ketenagakerjaan”). Jika pada akhirnya diberlakukan, RUU Ketenagakerjaan ini akan mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 13/2003”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, saat ini sedang mengupayakan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (“RUU Ketenagakerjaan”). Jika pada akhirnya diberlakukan, RUU Ketenagakerjaan ini akan mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 (secara bersama-sama disebut sebagai “UU 13/2003”).[1]

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info