Direktur Jenderal Perhubungan Laut (“Dirjen”) telah menerbitkan Keputusan No. KP-DJPL 335 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) Konsesi atau Kontribusi atas Pelayanan Jasa Pemanduan dan/atau Penundaan Kapal oleh Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”)/Pengelola Terminal Khusus (“Pengelola”) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (“KepDJPL 335/2026”), yang secara resmi mencabut dan menggantikan Keputusan Direktur Jenderal No. KP-DJPL 718 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi dan Pembayaran PNBP Hasil Konsesi dan Kerja Sama Lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (“KepDJPL 718/2022”).[1]
......