Menteri Hukum telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2026 (“Permenkum 13/2026”) tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (nol Rupiah) Atau 0% (nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum (“Kemenkum”).
Secara umum, Permenkum 13/2026 menetapkan tarif nol untuk PNBP yang berlaku atas pelayanan jasa hukum terkait pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan perseroan persekutuan modal (“Perseroan”), yang mencakup entitas yang tunduk pada persyaratan wajib audit maupun yang tidak.[1] Pembebasan biaya ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi persyaratan layanan hukum yang berlaku sekaligus memberikan kepastian hukum terkait penerapan tarif nol rupiah.[2]
......